Pembubaran Pertamina Energy Trading Ltd (Petral) Jadi Salah Satunya Capaian Yang Dipamerkan Joko Widodo

Pembubaran Pertamina Energy Trading Ltd (Petral) Jadi Salah Satunya Capaian Yang Dipamerkan Joko Widodo  – Pembubaran Pertamina Energy Trading Ltd (Petral) jadi salah satunya capaian yang dipamerkan Joko Widodo pada session debat Pemilihan presiden 2019 jilid II, akhir minggu kemarin. Di depan Prabowo Subianto, dia menjelaskan pembubaran Petral menjadi sisi dari bentuk ketegasan pemerintah bersihkan tata kelola migas.

Pembubaran Petral pada 13 Mei 2015 menjadi salah satunya referensi dari Team Tata Kelola Migas yang dibuat Jokowi, memang sudah sempat jadi berita besar serta mendapatkan tempat dalam pembicaraan publik serta elite politik.

Karena, entitas anak usaha PT Pertamina (Persero) yang awalannya berbasiskan di Hongkong itu sering dikatakan sebagai sarangnya beberapa mafia migas.

Akan tetapi, apakah benar pembubaran Petral sudah sukses memberantas praktek mafia migas di Indonesia?

Tidak Diusut Selesai

Waktu dibangun pada 1978, Petral sebetulnya miliki pekerjaan menjadi “agen pemasaran” minyak bumi Indonesia. Mengingat, saat itu, Indonesia adalah salah satunya negara pengekspor minyak bumi serta masih tetap jadi sisi dari OPEC atau Organisasi Negara-Negara Pengekspor Minyak Bumi.

Akan tetapi, semenjak defisit minyak mentah menghajar Indonesia pada 2003, usaha Petral ikut menjadi “agen penyediaan” minyak bumi serta bahan bakar minyak (BBM).

Sederhananya, Petral cuma bekerja menjadi makelar dari pemilik kilang yang ingin jual minyaknya pada Pertamina untuk keperluan mengkonsumsi dalam negeri.

Namun, cuan atau untung yang didapatkan dari usaha ini nyatanya begitu mengundang selera. Dari layanan makelar ini, Petral diberitakan kantongi hampir Rp250 miliar /hari. Berarti, dalam satu tahun, Petral dapat mendulang dana Rp91,2 triliun.

Angka itu tidak jauh berlainan dengan hasil audit Kordha Mentha, instansi auditor yang disewa pemerintah untuk mengaudit Petral, yang tunjukkan jika jaringan mafia migas Petral kuasai kontrak supply minyak sejumlah 18 miliar dolar AS atau seputar Rp250 triliun saat periode 2014-2015.

Semua penyuplai minyak mentah serta BBM pada periode itu berafiliasi pada satu perusahaan yang kuasai kontrak penyediaan minyak sejumlah Rp6 miliar setahun–sekitar 15 % dari keseluruhan import Pertamina.

Karena tingkah beberapa mafia migas itu, Pertamina tidak mendapatkan harga terunggul dalam penyediaan produk BBM.

Terakhir, Sudirman Said, bekas Menteri Daya serta Sumber Daya Mineral (ESDM) masa Jokowi yang sekarang ada di tim Prabowo, menjelaskan pembubaran Petral tidak langsung memberantas praktek mafia migas di Indonesia.

Karena, kata Sudirman, teka-teki masalah pemicu kerugian Petral dan jaringan mafia yang ada di dalamnya belumlah disibak dengan selesai.

Sudirman menyebutkan dianya sudah sempat merencanakan memberikan laporan penemuan audit masalah kehadiran mafia migas Petral ke KPK. Akan tetapi, gagasan itu gagal sebab di stop “atasannya”.

“Ketika ingin melapor pada malam itu di stop tidak untuk dilanjutkan. Jadi jika disebutkan menterinya takut, guyonan saya ‘enggak kebalik bro’,” kata Sudirman di Alat Center Prabowo-Sandi, Jakarta, pada 16 Februari 2019 atau satu hari mendekati debat calon presiden ke-2.

Saat itu, kata Sudirman, dianya menggenggam dua masalah mafia daya besar, yakni: “Papa Meminta Saham” serta Petral. Selesai laporan Setya Novento ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI, kata Sudirman, dia telah mewacanakan untuk melapor masalah Petral ke KPK, tapi “atasannya” minta tidak untuk meneruskan.

“Yang cukup kuatir atasan saya itu pada proses pembubaran Petral sebab ditakut-takuti beberapa menteri, tetapi saya menjelaskan ‘pak ini janji bapak serta saya itu diangkat jadi menteri disuruh bersihkan mafia migas’ karenanya saya push selalu serta itu barusan saya tidak paham sampai dimana, audit telah tuntas serta telah jelas akhirnya,” kata Sudirman.

Dosen Fakultas Ekonomika serta Usaha Kampus Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Fahmi Radhi menolak “tudingan” terdapatnya usaha menghalang-halangi pengusutan selesai mafia migas Petral waktu Sudirman Said menjabat menteri ESDM.

Karena, waktu itu Fahmi yang masih tetap menjabat menjadi anggota Team Tata Kelola Migas (Satgas Anti Mafia Migas) sudah terlebih dulu temukan kejanggalan-kejanggalan penyediaan minyak di Petral serta sudah memberikan laporan temuannya ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Sesungguhnya kami telah ke KPK, tetapi hasil diskusi dengan KPK itu memang kesusahan mencari dua alat bukti atau mengenai berapakah kerugian negara. Jadi jika Sudirman Said menjelaskan Jokowi menahan itu tidak seutuhnya benar,” kata Fahmi waktu dihubungi reporter Tirto, Rabu (20/2/2019).

Hasil penemuan satgas yang dimaksud oleh Fami pun tidak jauh berlainan dengan hasil audit Kordha Mentha. “Kami temukan satu keanehan, yang memenangi bidding (penawaran) itu negara yang tidak membuahkan minyak seperti Italia serta Maldives,” kata Fahmi.

Sayangnya, kata Fahmi, saat itu audit yang dikerjakan oleh Team Tata Kelola Migas cuma hanya pada periode 2012-2014. Walau sebenarnya, penyediaan minyak oleh Petral masih tetap, bahkan juga sesudah perusahaan itu dibubarkan.

Kontrak penyediaan minyak seputar 10 juta kiloliter untuk periode Januari-Juni 2015 tidak selekasnya diinvestigasi. Semenntara waktu itu, Pertamina langsung sesumbar jika pembubaran Petral membuat biaya penyediaan minyak bisa dihemat juta-an dolar AS.

Meskipun begitu, kata Fahmi, sekarang import minyak yang dikerjakan Pertamina melalui Integrated Suplai Chain (ISC) dapat lebih transparan karena dikerjakan di Indonesia. Pertamina bisa dengan cara langsung mencari minyak mentah ataupun hasil minyak ke produsen-produsen minyak dunia, serta mendapatkan harga tambah murah.

Dalam kata lainnya, mata rantai transaksi perdagangan dapat dipangkas. Karenanya, kata Fahmi, kesuksesan Jokowi pantas dihargai, walau praktek mafia migas masih tetap bergentayangan di Indonesia.

“Pembubaran Petral ini tidak gampang, banyak kemampuan yang ingin menahan. […] pemerintah sebelum nya, Dahlan Iskan [menteri BUMN masa SBY] pun tidak dapat [bubarkan Petral]. Ia katakan ada kemampuan langit ke-7 yang mencegahnya,” kata Fahmi.

Fahmi menjelaskan, masih tetap terdapatnya praktik-praktik mafia migas di tahan air dapat disaksikan dari beberapa tanda-tanda. Diantaranya usaha sistemik untuk menghalang-menghalangi Pertamina bangun kilang-kilang baru di Indonesia.

“Apa maksudnya? Jika kilang tidak dibuat, jadi impornya membengkak,” kata Fahmi.

Dalam masalah ini, KPK sebetulnya telah meneliti hasil audit forensik pada Petral dalam penyediaan minyak pada 2012-2014. Seperti diambil Pada, 13 November 2015, Pertamina sudah menyerahkan audit dari auditor Kordha Mentha.

Menurut penemuan instansi auditor Kordha Mentha, jaringan mafia migas sudah kuasai kontrak supply minyak sejumlah 18 miliar dolar AS saat tiga tahun.

Sayangnya, sampai sekarang ini, belumlah ada progres. Juru Bicara KPK, Febri Diansyah cuma menjawab singkat waktu di konfirmasi reporter Tirto.

“Saya belumlah bisa info mengenai itu [progres penyidikan pendapat korupsi Petral]” kata Febri, Rabu (20/2/2019).

Sesaat Wakil Ketua KPK Suat Situmorang menjelaskan, institusinya masih tetap selalu menindak lanjuti prioritas masalah yang sudah dibikin komisi antirasuah, ditambah lagi sebagai perhatian publik.

“Migas masih tetap jadi prioritas KPK jilid IV,” kata Saut waktu di konfirmasi reporter Tirto masalah lanjutan masalah Petral, Rabu (20/2/2019).