Suap Hal Yang Wajar Di Pengadilan

Suap Hal Yang Wajar Di Pengadilan – Hakim PN Tangerang Wahyu Widya Nurfitri terjaring OTT KPK dengan bukti Rp 30 juta. Hal semacam ini memberikan budaya suap di pengadilan telah wajar serta umum.

” Ini adalah tanda kalau rutinitas bahkan juga budaya suap itu telah jadi praktek yang umum berlangsung dalam praktek penegakan hukum bukan sekedar di peradilan tapi juga di instansi penegakan hukum yang lain, ” kata paka pidana Abdul Fickar Hadjar.

Sebagai hakim dengan masa pekerjaan lebih dari 15 th., Wahyu Widya memperoleh pendapatan take home pay lebih dari Rp 18 juta/bln.. Hingga cukup miris, dengan pendapatan sebesar itu namun masih tetap terima suap.

” Ini begitu memprihatinkan, dalam arti satu hari hari dapat dimaksud ‘bebal’. Telah berupaya diperbaiki di semua bidang (upah yang lumayan besar, ketentuan yang ketat, system service terpadu dan sebagainya) namun manusianya telah bebal, tidak dapat beralih serta senantiasa mengulangi ‘perbuatan negatif’ ini terus-terusan, berulang serta regenerasi dengan lancar, ” tutur Fickar.

Widya lewat panitera pengganti Tuti terima beberapa uang untuk masalah perdata.

” Pada masalah kasus (terlebih perdata) yang kurang menarik perhatian orang-orang, kelihatannya ‘pesta pora’, suap menyogok tetaplah berlangsung. Yang ironis malah banyak dikerjakan oleh hakim hakim senior yang mendekati pensiun, ” cetusnya.

Mahkamah Agung (MA) jadi induk peradilan, semestinya lebih sensitif. Tidak cukup hanya cuma membuat system pengawasan yang ketat, namun dibalik system tetaplah pengendalinya yaitu manusianya.

” Semuanya kita tahu, tidakkah beberapa pejabat MA juga datang dari hakim karir bawahan yang begitu cukup tahu keadaan hakim hakim bawahan, tengahan ataupun hakim atasan, ” ujarnya.